(VOVworld) – Pada sidang Rabu pagi (11 November), dengan mayoritas suara dukungan Majelis Nasional (MN) Vietnam mengesahkan Resolusi tentang rancangan anggaran keuangan negara pada tahun 2016. Menurutnya, desfisit anggaran keuangan Negara tahun 2016 akan sama dengan 4,95 persen total GDP. Resolusi ini juga menunjukkan menugaskan kepada Pemerintah supaya pada tahun 2016 melaksanakan kebijakan fiskal yang ketat, terus menstabilkan ekonomi makro, mengontrol inflasi, mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi terbanding dengan tahun 2015. Bersamaan itu, Pemerintah perlu memperkuat prinsip keuangan dan keuangan anggaran, melaksanakan rancangan anggaran negara sesuai dengan ketentuan undang-undang.




Tran Du Lich, Anggota MN Vetnam dari kota Ho Chi Minh
(Foto ilustrasi : baomoi.com)


Ketika berbahas tentang beberapa isi yang masih ada perbedaan pendapat tentang Undang-Undanga mengenai Maritim Vietnam (amandemen), para anggota MN sepakat dengan pemaparan Komite Tetap MN Vietnam. Beberapa anggota MN beranggap bahwa isi-isi yang diamandir dalam Undang-Undang ini perlu memenuhi tuntutan dari instansi maritim di Vietnam pada waktu mendatang, khususnya dalam hubungan dengan proses restrukturisasi perekonomian Tanah Air dan integrasi internasional. Tran Du Lich, Anggota MN Vetnam dari kota Ho Chi Minh mengatakan: “Saya meminta agar kita menganggap maritim sebagai bidang ekonomi yang teramat penting dan masa depan perekonomian Vietnam dengan posisi geografi sebagai beradan Asia-Pasifik. Saya ingin menekankan: Dalam kebijakan ini, kita harus menunjukkan pengembangan instansi maritim - satu instansi ekonomi utama dari ekonomi kelautan, setuju dengan perangsangan investasi perkembangan, tapi harus menambahkan kata “proteksi” agar sesuai dengan UDD tahun 2013”.

Pada Rabu sore (11 November), para anggota MN berbahas tentang beberapa isi yang masih punya perbedaan pendapat dari RUU tentang Biaya dan Uang Pungutan. Daftar biaya dan uang pungutan adalah isi yang dibahas oleh para anggota MN. Banyak anggota MN meminta supaya menentukan daftar terinci biaya dan uang pungutan dalam RUU ini, menjamin penjelasan dan transparan.

Tentang skala penyesuaian RUU ini, banyak anggota MN menyetujui masalah mengeluarkan semua jasa yang disuplai oleh organisasi dan perseorangan di luar sektor Negara dari skala penyesuaian RUU ini. Menurut itu, ketentuan ini akan mempunyai manfaat besar dalam mempercepat pelaksanaan sosialisasi, menyerap investasi pada bidang-bidang yang bisa diikutsertai oleh sektor swasta. Negara akan hanya mensuplai jasa-jasa penting, utama yang mempunyai pengaruh besar terhadap jaring pengaman sosial dimana sektor swasta tidak mampu ikut serta.

Juga pada sore harinya, para anggota MN mendengarkan pemaparan mengenai RUU tentang Pendekatan Informasi.