(VOVworld) -  Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Administrasi (amandemen) merupakan isi pokok yang dibahas di depan persidangan ke-10 Majelis Nasional (MN) angkatan ke-13  pada Selasa pagi (27 Oktober).

MN Vietnam angkatan membahas Rancangan Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Administrasi (amandemen).
(Foto: baoxaydung.com.vn)

Mayoritas anggota MN menganggap bahwa amemdemen Kitab Undang-Undang Hukum Acara Administrasi harus menciptakan syarat yang kondusif bagi warga negara untuk dapat ikut serta pada prosedur menjamin keobyektifan dan kesetaraan antara warga negara dan badan hukum di depan pengadilan. Mereka juga menyepakati perlunya mengamandir Kitab Undang-Undang Hukum Acara Administrasi agar sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 2013. Tran Du Lich, anggota MN Vietnam dari kota Ho Chi Minh memberitahukan: “Prosedur harus adil yaitu warga negara dan negara berada di satu posisi hukum ketika proses peradilan harus sama. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Administrasi harus yang diamandir kali ini harus sinkron dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (amandemen), yaitu, pengadilan tidak boleh menolak gugatan warga negara dalam masalah pemeriksaan pengadilan ”.

Menurut rencana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Administrasi (amandemen),  diesahkan pada persidangan ke-10  MN Vietnam angkatan ke-13 ini.