MN Vietnam berbahas di grup-grup tentang RUU tentang Organisasi Pemerintah (amandemen) dan RUU tentang Organisasi Pemerintahan Daerah
(VOVworld) - Untuk melanjutkan persidangan ke-8 Majelis Nasional (MN) Vietnam, pada Jumat pagi (7 November), MN Vietnam berbahas di grup-grup tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Organisasi Pemerintah (amandemen). Para anggota MN berbahas tentang tiga masalah yaitu posisi, fungsi, struktur organisasi Pemerintah; tugas dan hak Pemerintah, Perdana Menteri; tugas dan hak Menteri, pemimpin lembaga setingkat Kementerian dan posisi hukum dari berbagai kementerian dan lembaga setingkat kementerian.
Banyak anggota MN sepakat dengan ketentuan RUU, menetapkan posisi dan fungsi Pemerintah sesuai dengan ketentuan di Pasal 94 Undang-Undang Dasar yakni “Pemerintah adalah lembaga administrasi Negara tertinggi Tanah Air, melaksanakan hak eksekutif, merupakan lembaga pelaksana MN dan Pemerintah dan memikul tanggung jawab terhadap MN dan memberikan laporan kepada MN, Komite Tetap MN dan Presiden”. Namun para anggota MN beranggapan bahwa RUU ini perlu mengkongkritkan lebih jelas ketentuan yang baru saja disebutkan dalam Undang-Undang Dasar, terutama ketentuan baru tentang hak eksekutif Pemerintah.
Ilustrasi Menurut agenda, pada sore harinya, para anggota MN berbahas tentang RUU tentang Organisasi Pemerintahan Daerah. Melalui praktek aktivitas Dewan Rakyat dan Komite Rakyat berbagai tingkat dan tuntutan situasi, tugas baru menunjukkan: UU tentang Organisasi Dewan Rakyat dan Komite Rakyat - tahun 2003 punya masalah-masalah yang perlu dipelajari dan diamandir. Undang-Undang Dasar-tahun 2013 juga mengalami perubahan-perubahan penting tentang pemerintahan daerah./.