MN Vietnam membahas beberapa RUU penting

(VOVworld) -  Majelis Nasional (MN) Vietnam pada  Senin sore (29 Oktober) berbahas di grup-grup untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang  Prosedur Pemungutan Suara Kepercayaan  dan Pemberian Suara Kepercayaan terhadap para pemegang jabatan yang diangkat atau diesahkan oleh Majelis Nasional dan Dewan Rakyat.



MN  Vietnam membahas beberapa RUU penting  - ảnh 1
Ketua Komisi Hukum MNVN  Phan Trung Ly
(Foto: nhandan.com.vn)

Tentang wewenang dan kerangka orang - orang yang  mendapat  pemungutaan suara kepercayaan, Komite Tetap MN mengsulkan MN supaya memungut  suara kepercayaan  terhadap Ketua MN, para wakil Ketua MN, Ketua Dewan Bangsa, Kepala semua Komisi MN, para anggota lain Komite Tetap MN, Presiden Negara, Wakil Presiden, Perdana Menteri, para Wakil Perdana Menteri dan para anggota pemerintah yang lain.  Dewan Bangsa, semua Komisi MN memungut suara  kepercayaan terhadap para wakil Ketua, Wakil Ketua Komisi dan para anggota Dewan dan Komisi. Semua pendapat beranggapan bahwa  pekerjana itu tidak perlu, tidak berpusat, sehingga mendatangkan  formular saja, maka hanya perlu berfokus memungut suara  kepercayaan terhadap beberapa pemegang jabatan  pokok dalam aparat Negara  saja. Semua pendapat mencapai kesepakatan tinggi  tentang pemungutan suara kepercayaan saban tahun menurut bentuk memberikan suara secara tertutup. Akan tetapi, tarap penilaian dalam  pemungutan suara kepercayaan masih ada perbedaan .

Pada pagi harinya, MN bekerja di Aula untuk mendengarkan Amendemen Rancangan Undang- Undang Dasar   tahun 1992 dan Rancangan Resolusi tentang pemungutan suara rakyat tentang Rancangan Undang-Undang Dasar 1992. MN juga memverifikasikan 5 Rancangan Undang-Undang (RUU), diantaranya ada RUU tentang Pertahanan (amendemen), Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Terorisme. RUU tentang Pertanahan akan diamandir menurut arah menyempurnakan ketentuan- ketentuan baru untuk meneraptak harga tanah dan harga  santunan tanah untuk membatasi semaksinal mungkin gugatan tentang santunan dan pembebasan lapangan. RUU Pencegahan dan Pemberantasan Terorisme dibahas dan dimintakan pendapat para anggota MN dalam persidangan  kali ini  karea ini merupakan Undang-Undang besar, rumit, sensitif dan perlu disempurnakan sesuai dengan situasi internasional sekarang./. 

Komentar

Yang lain