MN Vietnam membahas pemecahan atas masalah pengaduan dan gugatan dari warga negara tentang pertanahan.
(VOVworld) - Dalam persidangan ke-4 Majelis Nasional (MN) Vietnam angkatan ke-13, pada Rabu (7 November), para anggota MN berbahas tentang pelaksanaan kebijakan dan hukum dalam memecahkan masalah pengaduan dan gugatan dari warga negara terhadap keputusan-keputusan administratif tentang pertanahan. Perbahasan ini telah langsung disiarkan dan ditayangkan oleh Radio dan Televisi Vietnam.
Menurut statistik, diantara total surat pengaduan dan gugatan saban tahun, semua badan administrasi Negara menerima kira-kira 70% surat pengaduan dan gugatan serta sengketa tentang pertanahan. Sebab-musababnya ialah kebijakan tentang harga tanah masih menimbulkan banyak problematik, sistim perundang-undangan tentang pemecahan atas masalah pengaduan dan gugatan kurang sinkron dll… untuk mengatasi situasi ini, para anggota MN menekankan solusi menyempurnakan kebijakan tentang pertanahan, usul mengamendemen hal-hal yang belum sesuai dalam Undang-Undang tentang Pertanahan, menjamin keharmonisan antara Negara, pengguna tanah dan orang yang tanahnya ditarik kembali.
Para anggota MN berpendapat bahwa harus mempunya ketunggalan bersama di seluruh negeri tentang kebijakan dalam memberikan santunan dan bantuan kepada orang yang tanahnya ditarik kembali seperti pengajaran vokasional, memecahkan masalah lapangan kerja dll….
Tran Van Tan, anggota MN Vietnam dari provinsi Tien Giang membacakan pidato di depan persidangan ke-4 MN Vietnam angkatan ke-13
(Foto:baomoi.com)
Tran Van Tan, anggota MN Vietnam dari provinsi Tien Giang memberitahukan:
Saya usul agar harga tanah yang ditentukan Negara sesuai dengan mekanisme pasar dengan manajemen dari Negara. Memperkuat manajemen Negara tentang pertanahan dari soal perancangan sampai penggunaan penggunaan tanah. Dengan gigih menarik kembali tanah yang sudah diserahkan dan disewakan tetapi tidak kena pada obyek, tidak menggunakannya secara efektif, menggunakan tidak sesuai dengan tujuannya dll… Penarikan tanah, penyusunan opsi pemberian ganti rugi dan membantu pemukiman kembali harus dilakukan secara demokratis, terbuka dan mendekati kenyataan”.
Nguyen Minh Quang, Menteri Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Vietnam membacakan pidato di depan persidangan ke-4 MN Vietnam angkatan ke-4
(Foto:nguyenminhquang.com)
Ketika melaporkan kepada MN tentang solusi-solusi meningkatkan kemampuan mengelola pertanahan dan memecahkan masalah pengaduan dan gugatan dari warga negara tentang pertanahan, Nguyen Minh Quang, Menteri Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Vietnam menegaskan: “Pada persidangan berikutnya, kami akan menyampaikan rancangan amandemen atas Undang-Undang tentang Pertanahan -2003. Membuat basis data tentang pengelolaan tanah, dengan pengarahan jangka panjang supaya tanah dari pemilik tanah harus dicatat dalam sistim pengelolaan data pertanahan dengan begitu barulah bisa mengelola-nya. Kami beranggapan bahwa harus melakukan secara baik pemecahan atas masalah sengketa, pengaduan dari bawahan menurut wewenang, kemudian baru dipecahkan di tingkat Pusat. Akhirnya, memperkuat pekerjaan sosialisasi tentang Undang-Undang mengenai Pertanahan kepada pemilik tanah”.
Untuk menciptakan payung hukum guna memecahkan masalah pengaduan dan gugatan dari warga negara tentang pertanahan, para anggota MN mengatakan bahwa MN perlu cepat memberlakukan Resolusi tentang pelaksanaan kebijakan dan hukum dalam memecahkan masalah pengaduan dan gugatan tentang pertanahan./.