(VOVworld) – Pada Selasa pagi (23 Oktober), para peserta persidangan ke-4 Majelis Nasional (MN) Vietnam angkatan ke-13 membahas Rancangan Amandemen atas beberapa pasal dari Undang-Undang (UU) tentang Pengacara. Setelah lima tahun dilaksanakan, UU tentang Pengacara benar-benar berhasil diterjemahkan ke dalam praktek kehidupan dan mendatangkan banyak hasil guna, ada banyak ketentuan yang sesuai dengan kententuan profesi pengacara internasional. Akan tetapi, dalam organisasi dan aktivitas pengacara di Vietnam masih ada banyak hal-hal yang belum sesuai. Kualitas barisan pengacara, walaupun telah selangkah ditingkatkan tetapi tetap masih ada banyak keterbatasan dalam kejuruan spesialis; Jumlah pengacara sekarang belum memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat dalam masyarakat dan tuntutan reformasi hukum.
Persidangan ke-4 MN Vietnam angkatan ke-XIII
(Foto: chinhphu.vn) Sependapat dengan pendapat yang mengijinkan para dosen di sekolah-sekolah tinggi hukum bisa ikut menjalankan profesi pengacana, Bui Manh Hung, anggota MN Vietnam provinsi Binh Phuoc (Vietnam Selatan) mengatakan: "Para dosen di semua Sekolah Tinggi Hukum adalah orang-orang yang pandai, jika tidak mengijinkan mereka menjalankan profesi sebagai pengacara maka kita akan memboroskan intelektual dalam aktivitas penggugatan. Di lain segi, pencegahan terhadap hak ini juga terbatas dan tidak menciptakan syarat untuk mengaitkan teori dengan praktek dalam pengajaran di semua Perguruan Tinggi Hukum dan juga berpengaruh langsung terhadap usaha pendidikan sarjana hukum".
Perancangan pengembangan perlistrikan dan harga penjualan listrik dan berbagai jenis biaya lainnya merupakan dua tema pokok yang dibahas oleh para anggota Majelis Nasional pada Senin sore, (23 Oktober) mengenai Rancangan Amandemen atas beberapa pasal dari Undang-Undang tentang Perlistrikan. Anggota Majelis Nasional Vietnam dari provinsi Tien Giang, Huynh Van Tinh mengajukan pendapat:
“Tentang perancangan perkembangan perlistrikan, saya menyetujui perancangan pengembangan perlistrikan sebagai perancangan spesialis. Agar sesuai dengan syarat perkembangan sosial-ekonomi dan menjamin kelayakan, maka pelaksanaan perancangan perlistrikan hanya terdiri dari perancangan perkembangan perlistrikan nasional dan perancangan perkembangan perlistrikan tingkat provinsi. Saya sepakat dengan Komite Tetap Majelis Nasional ialah perancangan perlistrikan yang memakan waktu 10 tahun dan pengarahan selama 10 tahun adalah sesuai dengan perancangan umum tentang perkembangan sosial-ekonomi Tanah Air dan daerah”.
Pada pagi harinya, Majelis Nasional berbahas tentang Rancangan Amandemen atas beberapa pasal Undang-Undang tentang Pengacara dengan ketentuan-ketentuan untuk meningkatkan kualitas pengacara maupun meningkatkan waktu pendidikan pengacara, Pengacara harus terpaksa ikut serta dalam kursus-kursus pemupukan saban tahun.
Pada hari yang sama, Majelis Nasional mendengarkan Laporan tentang rancangan resolusi tentang pemungutan dan pemberian suara kepercayaan terhadap para pemegang jabatan yang dipilih atau diesahkan oleh Majelis Nasional dan Dewan Rakyat; Laporan verifikasi tentang rancangan resolusi tentang pemungutan dan pemberian suara kepercayaan terhadap pemegang jabatan yang dipilih atau diesahkan oleh Majelis Nasional dan Dewan Rakyat dan lain-lain./.