(VOVworld) – Untuk melanjutkan persidangan ke-5, Majelis Nasional (MN) Vietnam, angkatan ke-13, pada Rabu pagi (19 Juni), para anggota MN telah membahas Rancangan Undang-Undang mengenai Lapangan Kerja.

Selain menyetujui bahwa pemberlakuan Undang-Undang mengenai Lapangan Kerja adalah amat perlu agar bersama dengan ketentuan undang-undang lain menyesuaikan hubungan kerja saat ini, para anggota juga mengungkapkan banyak masalah seperti: memberikan bantuan lapangan kerja kepada kaum pemuda, sertifikasi kemampuan kejuruan nasional, memperluas obyek yang mendapat asuransi pengganguran, pola pengorganisasian jasa lapangan kerja publik, kebijakan-kebijakan Negara tentang lapangan kerja….

Tentang kebijakan pemberian bantuan kredit untuk menciptakan lapangan kerja, Ibu Nguyen Thi Phuc, anggota MN Vietnam dari provinsi Binh Thuan, mengatakan: “Selain obyek-obyek yang mendapat kebijakan prioritas untuk meminjam modal dari dana nasional yalah badan-badan usaha kecih dan menengah, keluarga yang melakukan bisnis, koperasi yang menggunakan banyak tenaga kerja wanita, panyandang cacad dan rakyat etnis minoritas. Saya meminta menambah obyek yalah badan-badan usaha yang berproduksi dan berbisnis di daerah pedesaan, daerah pedalaman dan daerah pelosok, daerah etnis minoritas, khususnya badan-badan usaha yang menciptakan lapangan kerja di tempat. Hal ini akan membatasi keadaan pemindahan tenaga kerja dari pedesaan ke perkotaan, dari daerah ini ke daerah lain, mengurangi ketekanan tentang lapangan kerja, tentang penduduk di perkotaan-perkotaan”.

Di sidang pada sore harinya, para anggota MN akan mengesahkan Undang-Undang tentang Pendidikan Pertahanan-Keamanan, Undang-Undang Amandemen atas beberapa pasal dari Undang-Undang Pajak Nilai Tambah (VAT), Undang-Undang Amandemen atas beberapa pasal dari Undang-Undang tentang Pajak Pendapatan Badan Usaha dan Undang-Undang  tentang Pencegahan dan Mitigasi Bencana Alam./.