MN membahas Rancangan Undang-Undang Periklanan.
( Foto: nguyentandung.org)

Pada pagi harinya, dengan dipimpin oleh Wakil ketua MN, Ibu Tong Thi Phong, para anggota MN membahas Rancangan Undang-Undang periklanan. Rancangan Undang-Undang Periklanan mengungkapkan masalah-masalah titik berat, misalnya Badan Manajemen Negara tentang periklanan, penanganan pelanggaran dalam kegiatan periuklanan, hak,  kewajiban organisasi dan  perseorangan yang berpartipasi pada kegiatan periklanan di berbagai media massa…Ketika berbicara di  acara kerja ini, Ibu Nguyen Thi Hong Ha, anggota MN kota Hanoi mengatakan. “Saya sepenuhnya sepakat dengan pendapatuntuk memberikan menyampaikan tugas kepada Kementerian Kebudayaan, Olahraga dan Pariwisata sebagai badan pengelola negara  tentang periklanan dan masalah  periklanan komoditas khusus. Saya  sepakat  mempertahankan ketentuan memberikan surat ijin membangun proyek periklanan untuk melestarikan pemandangan  arsitektur perkotaan dan menjamin ketertiban  dan keselamatan sosial”.

 Para anggota MN juga mendengarkan  Laporan dari Menteri Informasi dan Telekomunikasi Nguyen Bac Son yang atas  mandat dari PM membacakan  laporan tentang Rancangan Undang-Undang Penerbitan(amendemen); Anggota Komite Tetap MN, Ketua Komisi Kebudayaan, Pendidikan, Pemuda,  dan Barisan Pionir dari MN, Dao Trong Thi mempresentasikan Laporan verifikasi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penerbitan (amendemen). Pada sore harinya, para anggota MN membahas Rancangan Undang-Undang  tentang penanganan pelanggaran administrasi.

 Untuk meneruskan agenda persidangan ke-3 Majelis Nasional Vietnam angkatan ke-13, Rabu sore  30 Mei dengan dipimpin  Wakil Ketua MN Vietnam Uong Chu Luu, MN membahas Rancangan Undang-Undang penanganan administrasi. Ini merupakan Rancangan Undang-Undang besar, turut meningkatkan efisiensi  dan efektivitas manajemen Negara dan meningkatkan  kesedaran warga negara  dalam  mematuhi Undang-Undang. Beberapa anggota MN  juga meninta memisahkan bidang kepemilikan intelektual dari  Undang-Undang, karena telah ada Undang-Undang  sendiri tentang Kepemilikan Intelektual./.