MU PBB mengesahkan resolusi yang mengutuk embargo terhadap Kuba

(VOVworld) – Pada Selasa malam (27 Oktober), menurut WIB, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (MU PBB), angkatan ke-70 telah mengadakan Sidang Pleno untuk mengesahkan Resolusi yang mengutuk perintah embargo yang dikenakan Amerika Serikat (AS) terhadap Kuba, dengan prosentase suara mutlak  ialah 191/193 suara pro. Ini untuk kali ke-24 terus-menerus, mayoritas negara-negara anggota PBB menyatakan dukungan terhadap Laporan “Perlunya menghentikan embargo ekonomi, perdagangan dan keuangan yang dikenakan AS terhadap Kuba” yang disampaikan oleh Pemerintah Kuba saban tahun.

MU PBB mengesahkan resolusi yang mengutuk embargo terhadap Kuba - ảnh 1
Panorama Sidang Pleno MU PBB di
kota New York, Amerika Serikat, pada 27 Oktober
(Foto: baomoi.com)

Pada Sidang Pleno tersebut, wakil banyak negara telah mengutuk keras bahwa embargo yang dikenakan AS melanggar prinsip-prinsip dari Piagam PBB dan hukum internasional; mengimbau kepada AS supaya bertanggung jawab melaksanakan Resolusi MU PBB dan segera menghentikan embargo yang tidak sah terhadap Kuba. Wakil negara-negara tersebut juga menilai tinggi sumbangan yang diberikan Kuba dalam membangun satu dunia yang lebih baik, khususnya di bidang kesehatan.

Ketika berbicara di depan Sidang Pleno tersebut, Duta Besar Nguyen Phuong Nga, Kepala Perwakilan Tetap Vietnam di PBB, menegaskan: Vietnam memprotes embargo yang secara sefihak dikenakan AS terhadap Kuba karena semua sanksi yang tidak rasional ini telah melanggar prinsip-prinsip dasar dari Piagam PBB serta hukum internasional. Vietnam mengimbau kepada AS supaya bertanggung jawab dalam melaksanakan Resolusi-resolusi MU PBB dan menghapuskan embargo terhadap Kuba.

Setelah Sidang Pleno tersebut, Menteri Luar Negeri Kuba, Bruno Rodriguez sekali lagi mengimbau kepada Kongres AS supaya mengesahkan keputusan untuk menghentikan kebijakan blokade terhadap Kuba. Bersamaan itu berharap supaya Kongres AS mengubah kebijakan yang tidak rasional dan kejam terhadap Kuba, memberikan keputusan-keputusan yang berdasarkan pada martabat dan perasaan warga-negara AS.

Komentar

Yang lain