(VOVworld) – Pemerintah Myanmar, pada Selasa (31 Desember) memberitahukan melepaskan semua tahanan politik yang sedang ditahan di negara ini sebelum akhir hari dalam satu upaya Pemerintah guna menstabilkan situasi Tanah Air, mempertahankan perdamaian dan memperkokoh persatuan bangsa.

     Menurut Kantor Presiden Myanmar, perintah pembebasan tersebut berlaku terhadap orang-orang yang dijatuhi hukuman penjara atau dituduh tentang kejahatan-kejahatan yang bersangkutkan dengan pembentukan organisasi ilegal, berkhianat, mengecam Pemerintah dan melanggar undang-undang demonstrasi damai. Perintah amnesti tersebut juga meminta supaya menghentikan semua sidang pengadilan dan investigasi yang sedang dijalankan yang bersangkutan dengan tuduhan-tuduhan serupa seperti yang sudah disebutkan.


      Menurut kanal televisi negara “MRTV”, jumlah orang yang dilepaskan dalam kali amnesti ini tidak diumumkan secara terinci, tapi satu badan di bawah Pemerintah memberitahukan bahwa akan ada kira-kira 230 orang yang dibebaskan. Pada hari yang sama, Partai Persatuan dan Perkembangan (USDP) yang berkuasa di Myanmar telah meminta supaya mengamandir 73 pasal dan menghapuskan 21 pasal dalam Undang-Undang Dasar tahun 2008 sebelum berlangsung pemilu pada tahun 2015./.