Dalam pertemuan yang diselenggarakan pada tanggal 25 Agustus 1946 untuk memperingati satu tahun Hari Pemberontakan Nam Bo (Vietnam Selatan), yang berlangsung di Kantor Nam Bo di Kota Hanoi, Dokter sekaligus Guru Rakyat Tran Huu Nghiep bersama sekelompok tokoh dan cendekiawan asal Vietnam Selatan yang berada di Kota Hanoi, mewakili masyarakat Vietnam Selatan, menyampaikan sebuah usulan bersejarah kepada Majelis Nasional dan Pemerintah Pusat. Naskah tersebut mengusulkan agar nama Kota Saigon diubah menjadi Kota Ho Chi Minh.
Usulan ini bukanlah gagasan pribadi semata. Di balik tanda tangan Doktor Tran Huu Nghiep dan 57 tokoh intelektual dari Vietnam Selatan, terkandung aspirasi bersama jutaan warga Saigon–Gia Dinh (sekarang adalah Kota Ho Chi Minh) dan wilayah Vietnam Selatan pada masa ketika negara masih terpecah dan perang masih berlangsung. Dalam usulan tersebut ditegaskan: “Kami memohon kepada Majelis Nasional dan Pemerintah Pusat untuk segera mengubah nama Kota Saigon menjadi Kota Ho Chi Minh sebagai simbol perjuangan, pengorbanan, dan tekad rakyat Vietnam Selatan untuk kembali bersatu dengan Tanah Air”
Tiga puluh tahun setelah usulan bersejarah pada tahun 1946 tersebut, pada 30 April 1975, Vietnam Selatan dibebaskan sepenuhnya dan tanah air berhasil disatukan. Kemudian pada tanggal 2 Juli 1976, Majelis Nasional Vietnam angkatan VI secara resmi mengesahkan resolusi untuk menetapkan nama Kota Saigon–Gia Dinh menjadi Kota Ho Chi Minh.
Peristiwa tersebut merupakan momen bersejarah yang sakral, menandai penyatuan penuh negara baik dari sisi geografis, politik, maupun semangat persatuan. Aspirasi tersebut telah dimulai sejak 30 tahun sebelumnya. Profesor Madya, Doktor Ha Minh Hong, Wakil Ketua Asosiasi Ilmu Sejarah Kota Ho Chi Minh, menyampaikan:
Pada 2 Juli 1976, Majelis Nasional meluangkan waktu satu hari untuk mengambil berbagai keputusan yang berkaitan dengan penyelesaian penyatuan negara secara menyeluruh. Keputusan tersebut meliputi penetapan nama negara, lagu kebangsaan, bendera nasional, dan lain-lain. Di antara berbagai keputusan tersebut, Majelis Nasional juga membahas penetapan nama, bukan sekadar penggantian nama, yaitu menetapkan Kota Saigon–Gia Dinh menjadi Kota Ho Chi Minh. Penetapan nama seperti itu pada periode tersebut di Vietnam, selama beberapa dekade sejak Majelis Nasional angkatan pertama hingga angkatan VI, belum pernah ada keputusan untuk memberikan nama seorang pemimpin negara kepada suatu wilayah administratif.
Setengah abad sejak secara resmi menyandang nama Presiden Ho Chi Minh, kota ini terus menegaskan perannya sebagai penggerak utama dan pelopor di berbagai bidang. Memasuki era pembangunan baru, Kota Ho Chi Minh kembali mengemban misi sebagai pionir, tidak hanya sebagai pusat penggerak ekonomi nasional, tetapi juga sebagai simbol kuat dari aspirasi Vietnam untuk terus maju dan berkembang dalam era baru.
