Konferensi tersebut diadakan secara langsung di Auditorium Dien Hong, Gedung Majelis Nasional (MN) dan ditayangkan ke 3.651 titik di berbagai kementerian, badan, lembaga, ormas tingkat Pusat serta berbagai provinsi, kota, kecamatan dan zona istimewa di seluruh Vietnam. Konferensi ini dihadiri sekitar 557.000 delegasi. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Politbiro Komite Sentral Partai Komunis Vietnam (KS PKV) sekaligus Presiden To Lam, Perdana Menteri Le Minh Hung, dan Ketua MN Tran Thanh Man menghadiri konferensi tersebut.
Dalam konferensi tersebut, Nguyen Duy Ngoc, Kepala Departemen Organisasi KS PKV menilai bahwa revolusi penaatan organisasi aparatur sistem politik telah mencapai hasil yang inovatif. Revolusi itu mendapat konsensus dari para pejabat, anggota Partai dan masyarakat serta apresiasi dari dunia internasional. Aparatur sistem politik, di berbagai lembaga Partai, MN, Pemerintah dan sebagainya diatur kembali secara ramping dan sinkron, menuju ke tingkat akar rumput dan dikaitkan dengan perubahan kuat serta meningkatkan efisiensi pelaksanaan di berbagai kecamatan.
Ketika menyampaikan pidato bimbingan di konferensi tersebut, Sekjen sekaligus Presiden To Lam menegaskan pentingnya haluan untuk memperbarui dan mengatur kembali organisasi sistem politik. Tugas selanjutannya yaitu berfokus meningkatkan kualitas pengoperasian dan kemampuan melayani serta membina perkembangan aparatur yang baru.
“Kita harus terus menyempurnakan kelembagaan dan hukum secara sinkron dalam menyelenggarakan sistem politik. Revisi undang-undang harus bertolak dari hambatan praktik. Terus memperbarui metode kepemimpinan dari Partai terhadap sistem politik dan masyarakat. Sekaligus menyempurnakan pola penyelenggaraan dan mekanisme penerapan pemerintahan daerah dua tingkat. Tingkat provinsi untuk fokus pada peran strategis, merencanakan, mengoordinasikan dan mengalokasi sumber daya. Di ssi lain, tingkat provinsi membuka ruang pengembangan, memeriksa, mengawasi dan melaksanakan konektivitas lintas wilayah. Tingkat kecamatan harus menerima, menangani dan memberikan tanggapan terhadap kebutuhan masyarakat dan pelaku bisnis secara tepat waktu”.
Sekjen sekaligus Presiden To Lam juga meminta penguatan desentralisasi yang dikaitkan dengan penjaminan sumber daya dan pengontrolan wewenang. Bersamaan itu harus membina kalangan pejabat yang memenuhi kebutuhan pembaruan, memperkuat transformasi digital dalam keseluruhan sistem politik.
