Para anggota MN menyetujui pemberlakuan RUU tersebut guna meningkatkan keadilan sistem perpajakan. MN mengintruksikan Pemerintah untuk menetapkan ambang batas omzet yang dikecualikan dari pajak penghasilan pribadi dan tidak dikenakan pajak pertambahan nilai bagi individu dan rumah tangga bisnis, yang juga akan dibebaskan dari pengenaan pajak penghasilan pelaku usaha. Phan Van Hoa, anggota MN dari Provinsi Dong Thap, mengatakan: “Pemerintah berencana akan menaikkan ambang batas pajak penghasilan pribadi bagi individu dan rumah tangga bisnis hingga dua kali lipat dari angka saat ini, yaitu menjadi di bawah 1 miliar VND. Menurut saya, ini adalah kebijakan yang bersifat humanis. Meskipun potensi penerimaan pajak mungkin akan menurun, keuntungannya adalah akan meningkatkan jumlah rumah tangga produksi dan bisnis, serta banyak perusahaan dalam ambang batas ini yang sangat setuju dan akan ikut serta dalam kegiatan produksi dan bisnis”.
Pada pagi hari yang sama tanggal 23 April, MN juga membahas rencana Program Pengawasan MN tahun 2027.
Pada sore harinya, MN mengadukan sidang pleno di auditorium untuk melakukan pemungutan suara guna mengesahkan sejumlah RUU dan Resolusi, di antaranya: UU mengenai Akses Informasi (amandemen); UU mengnai Ibu Kota (amandemen); UU mengenai Catatan Sipil (amandemen); serta UU mengenai Kepercayaan dan Agama (amandemen)… MN juga melakukan pembahasan di auditorium mengenai hasil pengawasan terhadap penyelesaian pendapat pemilih yang disampaikan pada Persidangan ke-10 MN angkatan XV.
