Dalam satu pernyataan, juru bicara (Jubir) Majelis Rendah Libya, Abdullah Blehig memberitahukan bahwa pada sidang, para legislator telah mendiskusikan Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai rekonsiliasi nasional. Setelah menyelesaikan diskusi dan mempertimbangkan semua ketentuan RUU, Majelis Rendah telah mengesahkan UU mengenai rekonsiliasi ini dengan mayoritas suara dukungan.
Pada bulan Juni tahun 2022, Dewan Presiden Libya yang berkantor di bagian Barat telah mengumumkan visi strategis tentang rekonsiliasi nasional. Satu Komisi Hukum yang diangkat oleh Dewan Presiden telah mulai menyusun UU mengenai rekonsiliasi pada akhir tahun 2022 dan menyelesaikannya pada bulan Februari tahun 2024. Yang terkini, Ketua Dewan Presiden Libya, Mohamed Menfi, pada tgl 20 November tahun 2024 telah mengimbau Ketua Majelis Rendah Aguila Saleh mengesahkan RUU mengenai rekonsiliasi, “tanpa mengubah pasal mana pun”.
