(VOVworld) – Pada Kamis (26 Agustus), Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) telah menetapkan tanggal 1 September mendatang sebagai batas waktu terakhir bagi Presiden Sudan Selatan, Salva Kiir untuk mengesahkan segala isi permufakatan damai yang menghentikan bentrokan berdarah-darah selama dua tahun ini di negara yang masih muda ini tanpa syarat-syarat lain.


Ketika berbicara di depan kalangan pers di Markas PBB di New York, Duta Besar Nigeria di PBB, negara yang memegang jabatan Ketua bergilir DK PBB, Joy Ogwu menekankan bahwa waktu tersebut bertujuan menciptakan syarat bagi Presiden Kirr untuk menyelesaikan permufakatan damai, yang telah ditandatangani oleh pemimpin kaum pembangkang Riek Machar sejak pertengahan bulan Agustus lalu. 15 negara anggota DK PBB sebelumnya telah memperingatkan akan “menjalankan aksi-aksi segera” kalau Presiden Kiir terus menunda pengesahan segala isi permufakatan tersebut.

Akan tetapi, pada hari yang sama, Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-moon telah memuji gerak-gerik baru Presiden Kiir, menganggap bahwa ini merupakan langkah poros untuk menghentikan bentrokan, tindakan-tindakan kekerasan dan pelanggaran hak manusia di Sudan Selatan.