 |
Daftar ini dikeluarkan untuk menyambut satu resolusi Dewan HAM PBB pada tahun 2016 yang isinya berseru supaya membentuk “basis data semua perusahaan yang ikut serta pada kegiatan-kegiatan kongkret yang bersangkutan dengan zona-zana pemukiman penduduk Israel di wilayah Palestina yang diduduki”. Kantor Komisaris Tinggi PBB urusan HAM minta perhatian supaya pendaftaran perusahaan-perusahaan dalam basis data ini “bukanlah satu proses hukum atau proses bersifat hukum dan juga bukan bertujuan mendorong satu proses seperti itu”.
Setelah daftar tersebut diumumkan, Perdana Menteri Palestina, Mohammed Shtayyeh memperingatkan akan melakukan tindakan-tindakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan yang disebut dalam daftar ini.
