Pekan kerja terakhir Persidangan ke-10, MN Vietnam angkatan ke-13

(VOVworld) – Persidangan ke-10 Majelis Nasional (MN) Vietnam, Senin (23/11) memasuki pekan kerja terakhir. Pada pagi hari itu, MN memberikan suara untuk mengesahkan Undang-Undang (UU) mengenai Statistik (amandemen) dan berbahas tentang RUU mengenai Perlindungan, Perawatan dan Pendidikan Anak-anak (amandemen). Pada sore hari itu, MN memberikan suara untuk mengesahkan UU mengenai Hidrometeorologi dan berbahas tentang RUU mengenai Penandatanganan, Partisipasi dan Pelaksanaan Konvensi Internasional (amandemen).

Pada pekan lalu, MN telah menyelesaikan isi tentang pengawasan, acara interpelasi dan jawaban interpelasi terhadap pelaksanaan Resolusi-resolusi MN tentang aktivitas pengawasan bidang khusus, aktivitas interpelasi dari awal masa bakti angkatan ke-13 sampai tahun 2015. Ini untuk pertama kalinya MN melakukan acara interpelasi terhadap para anggota Pemerintah, Menteri dan Kepala Instansi menurut kelompok masalah yang mendapat perhatian para pemilih.

Untuk melanjutkan Persidangan ke-10, Majelis Nasional (MN) Vietnam angkatan ke-13, Senin sore (23/11), para anggota MN mengesahkan Undang-Undang tentang Hidrometeorologi. Undang-Undang ini menentukan aktivitas-aktivitas hidrometeorologi yang meliputi pemantauan, prakiraan, peringatan, informasi, data, jasa hidrometeorologi, pengawasan perubahan iklim, dampaknya terhadap cuaca, hak dan tanggung-jawab, kewajiban badan, organisasi dan perseorangan yang ikut serta dalam aktivitas hidrometeorologi. Juga pada sore harinya, para anggota MN berbahas tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penandatanganan, Partisipasi dan Pelaksanaan Konvensi Internasional (amandemen).

Sebelumnya, pada Senin pagi (23 /11), para anggota MN berbahas tentang RUU tentang Perlindungan, Perawatan dan Pendidikan Anak-Anak (amandemen). Mayoritas anggota MN menyetujui perlunya mengamandir Undang-Undang tentang Perlindungan, Perawatan dan Pendidikan (amandemen) menjadi Undang-Undang tentang Anak-Anak seperti yang dipaparkan oleh Pemerintah. Penggantian nama Undang-Undang tersebut bermaksud menginstitusikan kebijakan dan resolusi dari Partai Komunis, mengkongkritkan semua ketentuan Undang-Undang Dasar tahun 2013 tentang pelaksanaan semua hak kaum anak-anak, menaati semua konvensi yang telah ditandatangani dan diikutsertai oleh Vietnam, khususnya Konvensi Internasional tentang Hak Anak-Anak.