Forum yang berlangsung selama dua hari (18-19 Agustus), ini merupakan gagasan Kementerian Hukum Vietnam untuk mendorong kerja sama antarlembanga hukum dan perundang-undangan di ASEAN. Forum ini juga menjadi wadah untuk berbagi pengalaman dan solusi pemanfaatan AI secara efektif dalam pembentukan dan penegakan hukum, guna merealisasikan Visi Komunitas ASEAN 2045.
Dalam pidatonya di Forum tersebut, Wakil Perdana Menteri (PM) Vietnam, Le Tien Chau menekankan:
“Vietnam secara konsisten menghargai sentralitas ASEAN dalam proses kerja sama hukum digital di kawasan. Memasuki tahun kedua pelaksanaan Visi Komunitas ASEAN 2045, saya menyatakan bahwa ASEAN memiliki syarat yang cukup untuk menjadi kawasan pelopor di dunia tentang penerapan AI secara bertanggung jawab di sektor hukum dan perundang-undangan sekaligus menyuarakan pandangan pada berbagai kerangka tata kelola AI di kawasan dan di dunia”.
Wakil PM Le Tien Chau mengimbau negara-negara ASEAN, mitra pembangunan dan organisasi internasional untuk bersama-sama menjalankan empat pilar utama yaitu menyusun serangkaian prinsip umum tentang penerapan AI dalam penyusunan dan penegakan hukum; berbagi standar dan norma data hukum serta pengalaman digitalisasi; bekerja sama dalam pengembangan sumber daya manusia, infrastruktur data, transfer teknologi, dan memperkecil kesenjangan kapasitas digital; serta mempertahankan mekanisme dialog, pertukaran pengalaman, dan koneksi jaringan pakar.
