Dalam konferensi tersebut, perwakilan berbagai grup usaha, perusahaan umum, dan para pelaku usaha menyatakan tekad untuk terus berupaya mencapai tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi guna berkontribusi pada target pertumbuhan ekonomi nasional dua digit.
Dalam pidato penutup konferensi, Perdana Menteri (PM) Le Minh Hung menegaskan bahwa semua tanggapan terhadap usulan dan rekomendasi dari pelaku usaha akan dipublikasikan secara terbuka. Masukan yang disampaikan secara akurat oleh para pelaku usaha akan mendapat perhatian, dipantau, serta diarahkan penyelesaiannya hingga tuntas.
PM Le Minh Hung juga meminta untuk terus fokus mengatasi berbagai hambatan kelembagaan, terutama yang berkaitan dengan urusan pertanahan.
“Undang-Undang mengenai Pertanahan yang baru saat ini sedang berada dalam tahap konsultasi publik. Pelaku usaha perlu berpartisipasi dalam proses penyusunan undang-undang tersebut, khususnya terkait mekanisme penetapan harga tanah, prosedur pengambilalihan lahan, pemberian kompensasi, dan berbagai persoalan penting lainnya. Penetapan harga tanah merupakan tanggung jawab pemerintah; pemerintah yang menentukan harga tanah, sedangkan pelaku usaha membayar sesuai ketentuan”.
PM Le Minh Hung menekankan bahwa Pemerintah menganggap komunitas pelaku usaha sebagai kekuatan terdepan dalam upaya pembangunan negara. Beliau meminta para pelaku usaha untuk secara proaktif berpartisipasi dalam rantai produksi, rantai pasokan dan rantai nilai, baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional. Selain itu, mempercepat pelaksanaan proyek-proyek besar dan strategis, mengembangkan peran utama dalam investasi di bidang infrastruktur, sektor-sektor fundamental dan industri strategis.
