Pemerintah Thailand meminta kepada kekuatan-kekuatan politik supaya menandatangani permufakatan untuk mendorong kerujukan

(VOVworld) – Deputi Perdana Menteri (Deputi PM) merangkap Menteri Pertahanan Thailand, Prawit Wongsuwan, Senin (16/1), memberitahukan bahwa dia akan menuntut kepada semua partai politik dan kekuatan politik supaya menandatangani satu permufakatan untuk mendorong proses kerujukan nasional. Sebelumnya, Prawit Wongsuwan telah ditunjuk oleh PM Prayut Chan-ocha menjadi koordinator proses kerujukan nasional. Akan tetapi, Menteri Pertahanan Thailand juga menegaskan bahwa proses kerujukan ini tidak bersangkutan dengan amnesti dari negara atau amnesti dari kerajaan.

Pemerintah Thailand meminta kepada kekuatan-kekuatan politik supaya menandatangani permufakatan untuk mendorong kerujukan - ảnh 1
Polisi Thailand bertugas di dekat candi Erawan, Bangkok 
(Foto: AFP / Vietnam+)


Dalam perkembangan yang bersangkutan, Nattawut Saikua, seorang pemimpin Front Penyatuan demi Demokrasi anti Kediktatoran (UDD) atau disebut sebagai Faksi Baju Merah, menyatakan kesangsiannya tentang kelayakan dari rekomendasi-rekomendasi kerujukan yang diajukan oleh pemerintah junta militer. Akan tetapi, pemimpin Faksi Baju Merah juga menyatakan bahwa UDD bersedia mendukung semua upaya yang sesungguhnya dari Pemerintah untuk bisa mencapai kerujukan nasional. 

Komentar

Yang lain