Pemerintah Thailand tidak mengizinkan faksi Baju Merah membentuk pusat pengawasan

(VOVworld) – Deputi Perdana Menteri (PM) merangkap Menteri Pertahanan Thailand, Prawit Wongsuwon, Senin (13/6) menyatakan tidak menerima Front Penyatuan Demokrasi anti Kediktatoran (UDD) atau disebut sebagai Faksi Baju Merah membentuk Pusat pengawasan atas referendum tentang Rancangan Undang-Undang Dasar baru. Jenderal Prawit menyatakan bahwa sekarang Pemerintah telah mempunyai badan- badan seperti Komite Nasional tentang anti korupsi (NACC), dan Komite Pemilihan (EC) yang melaksanakan pengawasan ini dan UDD akan tidak diberi izin membuka pusat pengawasan. Dia menyatakan bahwa Pemerintah akan menindak faksi Baju Merah kalau UDD berupaya meneruskan rencana ini. Dia menyatakan bahwa referendum merupakan masalah internal Thailand dan tidak perlu intervensi internasional.