(VOVworld) – Perdana Menteri (PM) Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, Selasa sore (12/4), memimpin sidang pertama Pemerintah Vietnam yang terdiri dari 21 anggota yang baru saja dipilih dan diesahkan Majelis Nasional Vietnam, diantaranya ada tiga Deputi PM. Pada sidang ini, PM Nguyen Xuan Phuc berpendapat bahwa di samping mempertahankan dan mengembangkan semua hasil yang positif dan keberhasilan yang bernilai, Pemerintah sedang harus menghadapi banyak tantangan seperti: kekeringan di daerah Tay Nguyen; keasinan di daerah dataran rendah sungai Mekong; badan usaha menghadapi banyak kesulitan.

PM Nguyen Xuan Phuc menekankan: “Pemerintah selalu kreatif, patriotik, bertekad dan tidak mundur; tidak membiarkan badan usaha mundur; tidak membiarkan warga menderita kelaparan dan penyakit, tidak membiarkan kedaulatan negara dilanggar dan khususnya Pemerintah Vietnam tidak membiarkan korupsi, kebobrokan melanda luas di masyarakat. Untuk menghadapi tantangan-tantangan besar itu, badan eksekutif dan badan administrasi tertinggi harus berusaha menghapuskan semua pagar dalam hal institusi dan cara kerja untuk memberantas birokratisme dan formalitas”.

PM Nguyen Xuan Phuc meminta kepada Pemerintah supaya menjunjung tinggi tanggung jawab dan tekad politik, memperkuat dan berkoordinasi secara erat dan efektif untuk mengatasi semua halangan, kesulitan dan tantangan, mengembangkan semua sumber daya untuk mengabdi perkembangan Tanah Air; terus melakukan pembaruan secara lebih kuat lagi. PM Nguyen Xuan Phuc juga meminta kepada semua kementerian, instansi dan pemerintahan daerah supaya cepat menyampaikan masalah-masalah yang bersangkutan dengan situasi Laut Timur kepada Pemerintah; menyesuaikan dan memperbarui beberapa ketentuan tentang modal ODA dan investasi publik; situasi utang yang bermasalah dan keamanan sistim perbankan, terus memperhebat perbaikan lingkungan investasi dan bisnis; memperkokoh kebijakan tahun fiskal menurut arah yang lebih berinisiatif; memperketat pengelolaan dan penggunaan harta benda publik yang dikaitkan dengan penguatan usaha mencegah dan memberantas keborosan; memperkuat pembangunan basis data nasional tentang kependudukan dan E-government serta menyusun Proyek struktur Pemerintah masa bakti 2016-2020.