 |
Keputusan tersebut dikeluarkan berdasarkan pada permintaan dari Dewan Keamanan Nasional yang dikepalai Perdana Menteri Haider al-Abadi. Menurut vonis pengadilan tersebut, 3 orang tersebut telah “melanggar vonis dari Mahkamah Agung Irak ketika mengadakan referendum”.
Sebelumnya, sepekan sebelum referendum berlangsung pada 25/9 lalu, Mahkamah Agung telah memerintahkan kepada Pemerintah zona otonomi orang Kurdi (KRG) di Irak supaya membatalkan referendum, menekankan bahwa ini merupakan tindakan yang melanggar Undang-Undang Dasar Irak. Akan tetapi, para peserta referendum ini telah tidak menggubris perintah dari pengadilan dan tetap melakukan pemungutan suara.
