Salah satu hal yang mendapat banyak tanggapan dari para anggota MN adalah kebijakan pengadaan tanah, pemberian kompensasi dan relokasi. Nguyen Dai Thang, anggota MN Provinsi Hung Yen, mengatakan:
“Perlu meneliti dan menentukan urutan prioritas dan persyaratan standar berbagai bentuk kompensasi secara lebih jelas, di antaranya memprioritaskan pengaturan tanah dengan tujuan penggunaan yang sama, atau rumah dan tanah untuk relokasi. Selain itu, perlu ada kriteria khusus untuk menilai tingkat jaminan mengenai lokasi, luas area, infrastruktur teknis, infrastruktur sosial, akses terhadap layanan esensial, serta kemampuan mempertahankan mata pencaharian bagi masyarakat terdampak. Bagi masyarakat yang secara langsung bekerja di sektor pertanian, kebijakan kompensasi dan bantuan perlu dikaitkan dengan kemampuan untuk melanjutkan kegiatan produksi atau beralih ke mata pencaharian yang berkelanjutan.”
Rancangan UU mengenai Pertanahan (amandemen) yang diusulkan Pemerintah mencakup 7 kelompok kebijakan. Hal yang patut diperhatikan adalah mekanisme keuangan pertanahan dan penetapan harga tanah. Berdasarkan rancangan UU tersebut, harga tanah diputuskan oleh Negara berdasarkan tujuan dan jangka waktu penggunaan tanah, informasi masukan, serta ketentuan hukum terkait. Selain itu, data pertanahan dapat dihubungkan dan dibagikan dengan data dari berbagai sektor dan bidang.
