Ketua Mahkamah Agung Rakyat Nguyen Hoa Binh dan Kepala Keiaksaan Agung Rakyat Le Minh Tri (Foto: VGP/Nhat Bac) |
Semua pendapat meminta supaya menyita harta benda yang diperoleh dari korupsi dan perlu memberlakukan Undang-Undang tentang Pendaftaran Harta Benda untuk turut mencegah dan memberantas korupsi.
Juga pada pagi hari itu, Komite Tetap MN sepakat mengesahkan keputusan Ketua Kejaksaan Agung Rakyat tentang pembentukan Badan Pemeriksa Teknik Pidana dari Kejaksaan Agung Rakyat, mengesahkan resolusi tentang penyesuaian batas wilayah administrasi beberapa unit administrasi tingkat kecamatan di Provinsi Dak Nong, resolusi tentang pembentukan Kotamadya Cat Tien, Kabupaten Phu Cat, Provinsi Binh Dinh dan resolusi tentang pembentukan beberapa kecamatan di Provinsi Bac Ninh dan Hoa Binh.

