Persidangan ke-41 Komite Tetap MN Vietnam: Mengatasi problematik dalam melakukan klarifikasi hukum menurut masalahnya
(VOVWORLD) - Untuk meneruskan agenda Persidangan ke-41, pada Jumat pagi (10 Januari) di Kota Hanoi, Komite Tetap Majelis Nasional (MN) Vietnam memberikan pendapat kepada rancangan Undang-Undang amandemen atas beberapa pasal dari Undang-Undang mengenai Klarifikasi Hukum dan perbedaan pendapat tentang rancangan Undang-Undang mengenai Rekonsiliasi dan Dialog di Pengadilan. Ketua MN Vietnam, Nguyen Thi Kim Ngan menghadiri persidangan ini.
 Panorama satu sidang Komite Tetap MN Vietnam (Foto: quochoi.vn) |
Mayoritas pendapat yang disampaikan oleh para anggota MN menyetujui skala amandemen rancangan Undang-Undang mengenai Klarifikasi Hukum untuk mengabdi pekerjaan investigasi, penggugatan, pemeriksaan pengadilan terhadap perkara-perkaran ekonomi dan korupsi tanpa memperluas amandemen terhadap isi-isi lain dari undang-undang ini.
Terhadap rancangan Undang-Undang mengenai Rekonsiliasi dan Dialog di Pengadilan, para anggota MN memberikan pendapat yang bersangkutan dengan isi-isi tentang skala kegiatan para pendamai, biaya pendamaian dan dialog di Pengadilan dan lain-lain.