Persidangan ke-6 MN Vietnam angkatan ke-13: melaksanakan Undang-Undang secara lebih serius lagi

        (VOVworld) – Melaksanakan Undang-Undang secara lebih serius lagi. Ini merupakan salah satu rekomendasi yang diajukan para anggota Majelis Nasional (MN) Vietnam dalam perbahasan tentang pekerjaan mencegah dan nemberantas pelanggaran Undang-Undang dan kriminalitas, tentang pekerjaan instansi hukum dan pekerjaan mencegah dan memberantas korupsi tahun 2013.

        Menurut beberapa anggota majelis, harus memeriksa kembali semua naskah Undang-Undang pidana untuk bisa tepat waktu menyempurnakan, menambah atau menghapuskan naskah-naskah yang tidak lagi sesuai guna membatasi gejala negatif; memperkuat peranan badan inspektorat dalam menemukan kasus-kasus pelanggaran Undang-Undang, meningkatkan kesedaran rakyat dalam menemukan dan melaporkan kriminalitas kepada yang berwajib. Ibu Tran Thi Hoa Sinh, anggota MN dari provinsi Lang Son, meminta: “Kami terus meminta supaya memberlakukan Resolusi tentang pekerjaan Undang-Undang, memperkuat usaha menguasai, menganalisis situasi dan mengeluarkan solusi-solusi yang berinisiatif dan aktif guna meningkatkan kualitas eksekusi. Semua laporan dari Pemerintah, Pengadilan dan Kejaksaan harus menjelaskan sebab-musabab dan alasan tentang situasi pelanggaran Undang-Undang dan kriminalitas”.

Persidangan ke-6 MN Vietnam angkatan ke-13: melaksanakan Undang-Undang secara lebih serius lagi - ảnh 1
Anggota MN Vietnam memberikan pendapat mengenai Undang-Undang tersebut
(Foto: dangcongsan.vn)

        Mengenai usaha pencegahan dan pemberantasan korupsi 2013, beberapa pendapat meminta supaya membentuk kekuatan khusus yang memeriksa korupsi langsung di bawah MN, menilai faktor-faktor positif dalam usaha sosialisasi, pendidikan Undang-Undang tentang mencegah dan memberantas korupsi, dll. Ibu Nguyen Thi Kha, anggota Majelis Nasional Vietnam dari provinsi Tra Vinh meminta: “Saya meminta kepada Pemerintah dan badan-badan fungsional supaya memberikan penilaian yang obyektif dan jujur tentang sebab-musabab subyektif dan obyektif yang menyebabkan korupsi seperti sekarang. Apakah karena kebijakan Undang-Undang belum sinkron, belum jelas, belum cukup menjadi deterensi dan pencegahan atau pada segi organisasi dan pelaksanaan?. Saya meminta kepada badan fungsional supaya memperjelas tanggung jawab pemimpin ketika terjadi korupsi. Selain itu, badan fungsional juga harus melaksanakan secara serius mekanisme melindungi pelapor kriminalitas guna menciptakan keselamatan serta memberikan penghargaan yang khusus”.

        Juga pada perbahasan ini, beberapa pendapat meminta supaya memperkuat pekerjaan mencegah tindak kriminal di kalangan pemuda dan pra-pemuda./.

Berita Terkait

Komentar

Yang lain