Oleh karena itu, Pemerintah sedang mengusulkan 20 agenda untuk diajukan kepada MN guna ditinjau dan disahkan. Ketua MN Tran Thanh Man menyatakan:
“ Pemerintah mengusulkan 20 agenda yang terdiri dari 17 rancangan undang-undang, resolusi normatif hukum, dan 3 agenda penting lainnya. Badan Pengarah mengenai Penyempurnaan Institusi dan Pelaksanaan Hukum telah mengadakan rapat. Menurutnya, berdasarkan kesimpulan Sekretaris Jendera KS PKV sekaligus Presiden To Lam, akan ada 4 undang-undang yang dimintai pendapat pada Sidang Luar Biasa, meliputi: Amandemen Undang-Undang mengenai Pertanahan, Undang-Undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang digabung dengan Amandemen Undang-Undang mengenai Investasi Publik, Amandemen Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana, dan Amandemen Undang-Undang mengenai Hukum Pidana. Agenda-agenda ini dimintai pendapat untuk pertama kalinya, karena undang-undang ini harus melalui 2 masa sidang dan tidak dapat dipersingkat.”
Untuk persidangan ke-2, Majelis Nasional angkatan XVI (dijadwalkan dibuka pada 20 Oktober), diperkirakan akan mengesahkan sekitar 30 RUU dan dua resolusi ketentuan hukum. Selain itu, menurut laporan Kementerian Hukum terhitung sejak 1 Maret 2027, Pemerintah akan bersiap untuk mengajukan tambahan 85 RUU dan perintah hukum kepada Majelis Nasional.
