Pimpinan Israel dan Palestina berdebat sengit tentang aktivitas pembangunan rumah pemukiman
(VOVworld) - Di depan persidangan ke-71 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (MU PBB) yang sedang berlangsung di kota New York, Amerika Serikat (AS), para pemimpin Israel dan Palestina berdebat sengit tentang sebab-musabab bentrokan yang memakan waktu puluhan tahun dan aktivitas pembanguan rumah pemukiman Yahudi di Tepi Barat. Ketika berbicara di depan MU PBB, Presiden Palestina, Mahmoud Abbas memperingatkan perluasan zona-zona pemukian di Tepi Barat oleh Israel adalah tidak sah dan sedang menghancurkan “semua harapan yang menyisa bagi solusi dua Negara sepanjang garis perbatasan 1967”. Dia menekankan: Palestina selalu “bersedia bekerjasama dengan perseorangan-perseorangan yang ingin menegakkan perdamaian”, bersamaan itu menuduh Israel telah menyabot permufakatan - permufakatan yang telah ditandatangani oleh negara ini dan tidak menaati kewajiban-kewajiban, sehingga mengakibatkan jalan buntu dalam memecahkan bentrokan sekarang. Presiden Mahmoud Abbas juga menegaskan: Palestina sedang “menggunakan semua upaya” bersama dengan negara-negara Arab dan negara-negara “akrab” untuk mendesak Dewan Keamanan PBB mengesahkan satu resolusi tentang aktivitas pembangunan rumah pemukiman dari Israel.
Zona pemumkiman Yahudi di Jerussalem Timur (Ilustrasi)
(Foto: AFP/Kantor Berita Vietnam)
Untuk menanggapinya, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu menyatakan: semua zona pemukiman Yahudi dan pembentukan satu Negara Palestina “belum pernah” merupakan sebab-musabab yang menimbulkan bentrokan antara Israel dan Palestina. Dia juga menolak tuntutan menghentikan pembangunan rumah pemukiman di Tepi Barat dan penggunaan garis perbatasan sebelum perang tahun 1967 sebagai dasar bagi perundingan, bersamaan itu menolak semua pembagian terhadap Jerussalem.
Pada hari yang sama, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB, BanKi-moon mengadakan perbahasan dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, diantaranya Sekjen PBB menonjolkan makna penting dari solusi “dua Negara” untuk memberikan perdamaian berjangka panjang di Timur Tengah.