 Presiden terpilih AS, Donald Trump (Foto: Reuters) |
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres mengucapkan selamat kepada Donald Trump yang telah memperoleh kemenangan dan menekankan bahwa dia percaya kerja sama antara AS dan PBB menjadi satu pilar esensial dari hubungan-hubungan internasional. Dia juga menegaskan, PBB sedia bekerja sama secara konstruktif dengan Pemerintah AS mendatang untuk menangani semua tantangan yang sedang dihadapi dunia.
Di konferensi pers periodik pada tgl 06 November sore di Beijing, Juru bicara (Jubir) Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Tiongkok, Maoning menekankan bahwa Beijing akan terus menangani hubungan dengan Washington di atas dasar hidup secara damai dan bekerja sama secara saling menguntungkan.
Di Facebook dan Twitter pribadi, Perdana Menteri (PM) Malaysia, Anwar Ibrahim mengucapkan selamat kepada Donal Trump karena telah merebut kemenangan dan kembali ke Gedung Putih, ingin bekerja sama erat dengan Presiden Donald Trump untuk memperkuat kerja sama bilateral demi kepentingan bersama rakyat dua negeri. Selaku Ketua ASEAN 2025, Malaysia menginginkan agar AS akan berpartisipasi dan memberikan kontribusi positif di semua mekanisme kerja sama yang dipimpin ASEAN.
PM Singapura, Lawrence Wong mengirim ucapan selamat kepada Presiden terpilih Donal Trump, menegaskan bersedia berkoordinasi erat dengan Pemerintah baru di AS untuk membawa hubungan kerja sama antara Singapura dan AS ke satu level baru.
Pimpinan banyak negara Timur Tengah juga mengucapkan selamat kepada Donald Trump yang dipilih menjadi Presiden AS. Sementara itu, Raja Yordania, Abdullah II ingin bersama-sama dengan Donald Trump mendorong hubungan kemitraan jangka panjang antara Yordania dan AS, memberikan perdamaian dan stabilitas di kawasan dan di dunia.
Dari Teheran, Jubir Pemerintah Iran, Fatemeh Mohajerani menegaskan bahwa kehidupan warga Iran tidak akan berpengaruh akibat pilpres AS. Sementara itu, pejabat senior Gerakan Hamas, Sami Abu Zuhi mengimbau Donald Trump supaya menghindari langkah-langkah yang dideskripsikan sebagai “kesalahan” dari Pemerintah pimpinan Presiden Joe Biden yang terkait dengan konflik di Jalur Gaza antara Israel dan Hamas.
