(VOVWORLD) - PM Vietnam, Pham Minh Chinh menunjukkan bahwa tekad untuk menghapuskan “kartu kuning” Komisi Eropa tentang penangkapan hasil perikanan yang ilegal, tidak dilaporkan (IUU), demi kepentingan nasional, kepentingan bangsa, dan menjamin kepentingan warga.
Dalam telegram dinas yang diberlakukan pada Sabtu (04 November), Perdana Menteri (PM) Vietnam, Pham Minh Chinh menunjukkan bahwa tekad untuk menghapuskan “kartu kuning” Komisi Eropa tentang penangkapan hasil perikanan yang ilegal, tidak dilaporkan (IUU), demi kepentingan nasional, kepentingan bangsa, dan menjamin kepentingan warga; mengembangkan instansi perikanan secara berkesinambungan; memanifestasikan tanggung jawab internasional dari Vietnam dalam melaksanakan berbagai komitmen dan konvensi internasional untuk melindungi lingkungan laut, ekosistem laut yang berkesinambungan, mengembangkan secara berkelanjutan ekonomi laut yang terkait dengan penjaminan keamanan dan kedaulatan laut dan pulau Tanah Air.
 Tentara Penjaga Perbatasan Rach Goc, Provinsi Ca Mau melakukan patroli dilaut (Ilustrasi) (Foto: Hong Dat/VNA) |
PM meminta para Menteri yang terkait, Ketua Komite Rakyat berbagai provinsi dan kota pesisir di bawah Pusat supaya menyepakati pemahaman dan pandangan tersebut dalam membimbing dan memimpin beberapa badan, unit, dan pasukan fungsional dibawahnya, bertekad menghapuskan “kartu kuning” Komisi Eropa pada inspeksi ke-5 (yang direncanakan akan dilakukan pada akhir triwulan II tahun 2024).
Dalam telegram dinas, PM juga menunjukkan bahwa gigih menangani perilaku ilegal yang berpengaruh terhadap kepentingan nasional dan citra tanah air di kancah internasional, memberikan bantuan untuk menciptakan nafkah pencaharian kepada para nelayan yang secara sukarela tidak berpartisipasi pada eksploitasi perikanan ilegal atau kapal ikan yang tidak mempunyai cukup syarat sesuai dengan ketentuan dan sebagainya…..
Tentang kerja sama internasional: mengadakan perundingan, penandatanganan melaksanakan jaringan hotline antara Vietnam dengan Thailand, Indonesia, Malaysia, dan Filipina; mengorganisasi Rombongan-rombongan pokja antarinstansi untuk melakukan temu kerja dengan negara-negara yang menangkap dan menangani kapal ikan dan nelayan Vietnam, menguasai situasi dan mengeluarkan langkah-langkah penanganan semua kasus pelanggaran.