(VOVworld) – Perdana Menteri (PM) Kamboja, Hun Sen pada Kamis (3 Januari) telah mengimbau kepada pemimpin dan rakyat di dua seberang perbatasan Kamboja dan Thailand supaya bersama-sama berupaya membangun garis perbatasan yang damai, akrab, kerjasama dan berkembang.


Ketika berbicara di depan upacara mengawali satu proyek bangunan di provinsi Pailin, Kamboja Barat di daerah perbatasan dengan Thailand, PM Hun Sen menekankan bahwa pemerintahan berbagai tingkat di semua provinsi perbatasan dua negara perlu berupaya membangun hubungan baik antara rakyat dua negeri yang sesuai dengan kebijakan dua pemerintah.

Sementara itu, Panglima Angkatan Udara Thailand, Jenderal Prajin Jantong memberitahukan bahwa PM Thailand, Yingluck Shinawatra telah setuju membentuk kelompok jurubicara yang terdiri dari 3 unsur yalah sipil, polisi dan tentara guna menangani masalah-masalah yang bersangkutan dengan sengketa di sekitar kuil Preah Vihear. Kelompok jurubicara tersebut bertugas memperkuat pengertian dalam masyarakat tentang masalah sengketa, di antaranya ada pemberian informasi yang bersangkutan dengan proses menangani semua sengketa yang sedang dilaksanakan pemerintah Thailand.


Kamboja dan Thailand mempunyai 805 km garis perbatasan bersama. Selama tahun-tahun ini, hubungan antara dua pihak menjadi tegang setelah Organisasi Pendidikan, Ilmu dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) memasukan kuil kuno Preah Vihear yang mempunyai sejarah selama 900 tahun ini di perbatasan dua negara ke dalam daftar Warisan dunia pada Juli 2008. Banyak bentrokan antara tentara dua negara telah terjadi di daerah sengketa yang menewaskan puluhan orang dan banyak orang lain harus mencari tempat perlindungan.

Dalam upaya untuk mengatasi masalah ini, dua pihak telah setuju menyampaikan dokumen persengketaan kedaulatan di sekitar kuil Preah Vihear ke Mahkamah Pengadilan Internasional (ICJ). Direncanakan dua pihak akan mengadakan acara dengar pendapat dari 15 sampai 19 April mendatang di kota Den Haag (Belanda)./.