Rapat kerja tersebut bertujuan memberikan pendapat pada beberapa arahan besar dan penting untuk menyempurnakan dokumen berbagai Rancangan Undang-Undang (RUU) yaitu UU mengenai Anggaran Keuangan (terpadu), UU mengenai Tender (amandemen), UU revisi dan penambahan beberapa pasal dari UU Investasi, UU mengenai Pengembangan Badan Usaha Kecil dan Menengah yang direncanakan akan disampaikan kepada MN pada Persidangan kedua untuk diberikan pendapat.
Dalam rapat kerja tersebut, PM Le Minh Hung mengusulkan agar 4 RUU tersebut berpengaruh langsung terhadap kegiatan masyarakat, pelaku usaha, perekonomian serta mobilisasi dan alokasi sumber daya. Oleh karena itu, proses penyusunannya perlu mematuhi semua ketentuan secara ketat.
“Di samping mengatasi berbagai hambatan, salah satu hal yang teramat penting yaitu menyusun, mengembangkan dan menentukan beberapa pasal baru, memfasilitasi dan membebaskan berbagai sumber daya agar dapat dimobilisasi demi target pembangunan. Menangani secara tuntas berbagai kendala dalam praktik serta mereformasi dan menyederhanakan prosedur administratif, mengontrol dengan ketat, dan tidak membiarkan munculnya prosedur baru. Ketentuan dan isi undang-undang harus memiliki pemahaman yang seragam untuk pelaksanaannya”.
PM meminta menilai dampak secara lengkap dan mendengarkan secara mendalam semua pendapat dari para pakar, ilmuwan, berbagai kementerian, instansi dan daerah. Beliau juga menekankan membatasi semaksimal mungkin penerbitan terlalu banyak Surat Keputusan atau Peraturan Pemerintah yang bersifat merujuk secara berbelit-belit, sehingga menyulitkan baik instansi pengelola maupun masyarakat, pelaku usaha, dan daerah saat melaksanakannya.
