PM Nguyen Tan Dung meminta supaya memperhebat reformasi prosedur administrasi di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup

(VOVworld) - Pada Selasa pagi (26 Mei), di kota Hanoi, Perdana Menteri (PM) Vietnam, Nguyen Tan Dung dan para Deputi PM Hoang Trung Hai dan Vu Duc Dam memimpin temu kerja dengan Kementerian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Vietnam beserta beberapa kementerian dan instansi yang bersangkutan tentang reformasi prosedur administrasi di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup. Isi-isi pokok yang diajukan pada temu kerja ini ialah memusatkan perbahasan tentang langkah-langkah untuk mengatasi problematik agar sampai tahun 2016 memperpendek waktu memecahkan prosedur administrasi yang bersangkutan dengan pertanahan sesuai dengan Resolusi Pemerintah.



PM Nguyen Tan Dung meminta supaya memperhebat  reformasi prosedur administrasi di bidang  sumber daya alam dan lingkungan hidup - ảnh 1
PM Vietnam, Nguyen Tan Dung  meminta supaya memperhebat
 reformasi prosedur administrasi di bidang  sumber daya alam dan lingkungan hidup
(Foto: baotainguyenmoitruong.vn)

PM Nguyen Tan Dung menekankan: Reformasi prosedur administrasi di bidang pertanahan, lingkungan hidup, sumber daya alam dan  mineral bertujuan  memperkuat  manajemen Negara secara lebih baik dan  efektif  menurut arah yang terbuka lebar-lebar dan  transparan, menciptakan semua syarat yang paling kondusif bagi warga dan badan usaha, memberikan sumbangan penting dalammemberantas penyelewengan, korupsi dan membangun barisan pejabat, pegawai negara  professional.

PM Nguyen Tan Dung juga meminta kepada setiap kementerian, instansi dan daerah  supaya  meningkatkan tanggung jawab, menganggap reformasi prosedur administrasi  sebagai tugas titik berat dan permanen dan direalisasikan dengan naskah perundang-undangan. Beliau juga meminta kepada Kementerian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup  melakukan koordinasi erat dengan berbagai kementerian, instansi yang bersangkutan dan daerah supaya berpusat memeriksa, menyempurnakan institusi, mekanisme dan kebijakan. Berbagai kementerian, instansi dan daerah memperkuat pemeriksaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pemecahan atas prosedur administrasi di berbagai tingkat./.

Komentar

Yang lain