PM Nguyen Xuan Phuc: Kementerian Hukum Vietnam harus menjadi “konduktor” dalam menyelesaikan sistem perundang-undangan
(VOVWORLD) - Ketika berbicara di depan Konferensi Naisonal menggelarkan pekerjaan hukum tahun 2019 yang diadakan pada Selasa (8/1), di Kota Hanoi, Perdana Menteri (PM) Vietnam, Nguyen Xuan Phuc menilai tinggi hasil-hasil yang dicapai oleh instansi hukum pada tahun lalu, di antaranya, kualitas usaha membangun dan memeriksa proyek dan rancangan naskah pelaksanaan undang-undang telah meningkat secara jelas; pekerjaan memeriksa, meninjau dan mensistematikkan naskah pelaksanaan undang-undang dilaksanakan secara bertitik berat dan terfokus.
 PM Vietnam, Nguyen Xuan Phuc berbicara di depan konferensi tersebut (Foto: VOV) |
Tentang tugas tahun 2019, PM memberikan bimbingan kepada Kementerian Hukum supaya mengeluarkan solusi-solusi yang menciptakan terobosan untuk mencapai hasil yang lebih tinggi terbanding dengan tahun 2018. Beliau mengatakan:
“Dengan fungsi dan peranan tugas yang dilimpahkan oleh undang-undang, Kementerian Hukum Vietnam perlu menetapkan berfokus pada pelaksanaan yang paling besar tugas membangun, menyelesaikan sistem perundang-undangan dan institusi, hal ini ditetapkan sebagai salah satu diantara tiga tugas terobosan strategis. Kementerian memberlakukan program aksi melaksanakan Resolusi 01 dan 02 Pemerintah supaya lebih jelas dan sistematis”.
PM Nguyen Xuan Phuc juga meminta kepada Kementerian Hukum supaya memberikan masukan kepada Pemerintah supaya meningkatkan kualitas pembangunan menyelesaikan institusi untuk melaksanakan target-target: memperbaiki lingkungan investasi dan bisnis untuk menuju ke patokan OECD, menciptakan syarat bagi start-up pembaruan kreatif di Vietnam.