PM Vietnam, Pham Minh Chinh menghadiri KTT ke-24 ASEAN-Jepang (Foto: Duong Giang / VNA)

Pada KTT tersebut, PM Kishida Fumio menegaskan komitmen tentang pemberian bantuan kepada ASEAN dalam mempersempit kesenjangan pembangunan, pengembangan sub-kawasan guna membatasi dampak-dampak akibat wabah Covid-19, melakukan lebih banyak investasi sumber daya untuk membantu ASEAN menghadapi perubahan iklim, mencapai pembangunan hijau dan berkelanjutan. Tentang situasi di kawasan, PM Jepang menegaskan mendukung pendirian ASEAN tentang Laut Timur, menyambut baik peran ASEAN dalam mendorong kerja sama, dialog, membina kepercayaan di kawasan, melaksanakan secara lengkap DOC, menyusun COC yang berhasil guna, berdaya guna, sesuai dengan hukum internasional dan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982. Jepang juga menegaskan mendukung peran ASEAN dalam mendorong dialog, kerujukan, dan membantu Myanmar mengusahakan solusi untuk menstabilkan situasi.

Berbicara pada KTT tersebut, PM Pham Minh Chinh menunjukkan bahwa ASEAN dan Jepang perlu meningkatkan kemampuan dalam menghadapi situasi kesehatan darurat di masa depan; terus berkoordinasi erat dalam pemulihan dan penstabilan rantai-rantai pasokan yang retak akibat Covid-19, menciptakan iklim yang kondusif dan memberikan bantuan maksimal kepada badan-badan usaha dan investor Jepang untuk menstabilkan produksi dan bisnis di kawasan dan di Vietnam. PM Pham Minh Chinh meminta Jepang agar terus membantu ASEAN mempersempit kesenjangan pembangunan, mendorong pembangunan yang merata, mencakupi, dan berkelanjutan di daerah-daerah yang kurang berkembang, di antaranya sub-kawasan Mekong, melalui kerangka kerja sama Mekong-Jepang.
Di samping itu, PM Pham Minh Chinh juga meminta Jepang agar aktif membantu negara-negara ASEAN dan Vietnam mengembangkan infrastruktur strategis, pembangunan hijau, kerja sama transformasi digital, ekonomi digital, dan membantu badan usaha memulih pasca pandemi.

PM Pham Minh Chinh menyambut baik dukungan Jepang terhadap ASEAN dalam mempertahankan stabilitas, keamanan, keselamatan, kebebasan maritim dan penerbangan di Laut Timur melalui dialog dan menjunjung tinggi hukum internasional.