PM Pham Minh Chinh memimpin sesi sidang tersebut (Foto: VNA)

Pada dua sesi siang dulu, Pemerintah telah menyelesaikan 16 rancangan undang-undang (RUU) untuk disampaikan ke Majelis Nasional pada 2022 dan 2023, sekaligus menyesuaikan program kerja Pemerintah agar sesuai dengan pekerjaan dan bersifat titik berat.

PM menunjukkan bahwa pada sesi sidang tersebut, Pemerintah akan fokus membahas 5 RUU dan 1 resolusi. Yaitu RUU amandemen dan tambahan beberapa pasal dari undang-undang tentang Frekuensi Radio yang disampaikan oleh Kementerian Informasi dan Komunikasi; RUU tentang Pencegahan dan Pengendalian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (amandemen) yang disampaikan oleh Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata; RUU tentang Kekuatan Peserta melindungi ketertiban dan keamanan di basis yang disampaikan oleh Kementerian Keamanan Publik; RUU tehtang Ketertiban dan Keselamatan Lalu Lintas Jalan Darat yang disampaikan oleh Kementerian Keamanan Publik; RUU tentang Jalan Darat yang disampaikan Kementerian Perhubungan dan Transportasi kepada Pemerintah, di samping itu Pemerintah juga mendengar Kementerian Keamanan Publik menyampaikan Resolusi Majelis Nasional tentang percontohan pola penyelenggaraan kerja, pendidikan vokasi dan pelatihan kejuruan bagi para pidana di luar penjara.

PM Pham Minh Chinh mengatakan: "Pembangunan undang-undang harus diawali dari kenyataan, menghormati, menguasai kenyataan, mengambil kenyataan sebagai ukuran. Selama proses pembangunan undang-undang, jika ditemukan masalah problematik, harus ditambahkan untuk ditangani; masalah baru apa yang muncul, terus diupdate; masalah dan isi yang ada tetapi terbelakang dengan situasi kenyataan harus diperbaiki; pembangunan undang-undang harus menggerakkan semua sumber daya untuk pengembangan, harus mencakup semua subjek yang disesuaikan oleh undang-undang".