PM Pham Minh Chinh: Selesaikan Peraturan Pemerintah tentang Pengontrolan Strategi Perdagangan Sebelum Tgl 05 Mei
(VOVWORLD) - Perdana Menteri (PM) Vietnam, Pham Minh Chinh, pada Selasa pagi (29 April), di Kota Hanoi, telah memimpin sidang ke-6 dengan berbagai kementerian, instansi dan badan terkait tentang menyiapkan negosiasi, mendorong hubungan perdagangan yang setara, stabil dan berkesinambungan dengan Amerika Serikat (AS).
PM Pham Minh Chinh berbicara di depan sidang tersebut (Foto: VOV) |
Di depan sidang tersebut, PM Pham Minh Chinh meminta supaya proaktif memperhitungkan secara terinci semua opsi negosiasi tentang tarif dengan AS dengan semangat “mengharmoniskan kepentingan, berbagi risiko”, menyiapkan secara terinci naskah negosiasi, memusat pada opsi “kesepakatan bilateral antara Vietnam dan Amerika Serikat”. Pada waktu mendatang, menguasai perkembangan situasi baru untuk memberikan tanggapan secara cepat, tepat waktu, implementatif, di adas dasar fungsi, tugas dan wewenang yang telah dilimpahkan. PM Pham Minh Chinh meminta:
“Berbagai kementerian dan instansi harus sangat proaktif, menguasai siuasi yang terkait dengan tugas dan wewenangnya untuk menanganinya menurut wewenang. Kedua, harus proaktif mengundang mitra AS melakukan negosiasi dan proaktif ke AS untuk melakukan sidang kerja dengan mitra guna melaksanakan tujuan terkait dengan tarif, keseimbangan dagang yang berkesinambungan antara dua negara, bersamaan itu menjelaskan semua masalah yang kita perhatikan dan laksanakan kepada pihak AS”.
Tentang masalah-masalah yang mendapat perhatian dari AS, PM meminta supaya merrvisi dasar hukum untuk memenuhi semua kebutuhan mitra di atas dasar menjamin kedaulatan, menjamin komitmen internasional dan sesuai dengan hukum dari kedua pihak. Di samping itu, meminta AS supaya mengeluarkan tarif timbal balik 0 persen dan sebagainya.
PM Pham Minh Chinh juga meminta supaya pada tgl 29 April, 14 kementerian dan sesama kementerian menyiapkan naskah untuk dikirim ke Kementerian Industri dan Perdagangan agar mengumpulkan dan menyelesaikan Peraturan Pemerintah mengenai pengontrolan strategi perdagangan sebelum tgl 05 Mei mendatang.