Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya dikawal ke pengadilan di Manhattan, AS, pada 5 Januari 2026. Foto: REUTERS/Adam Gray

Maduro menegaskan bahwa ia tetap menjabat sebagai Presiden sah Venezuela. Istrinya, Cilia Flores, juga menyatakan dirinya tidak bersalah. Selain itu, Maduro dan istrinya meminta kontak konsuler untuk mendapatkan perlindungan. Sidang dengar pendapat pertama berlangsung selama sekitar 30 menit, dan sidang berikutnya dijadwalkan pada 17 Maret mendatang.

Dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Kantor Kejaksaan Federal Distrik New York Selatan, Maduro dituding oleh pemerintah AS atas empat dakwaan: konspirasi narko-tetorisme, konspirasi impor kokain, kepemilikan senapan mesin dan bahan peledak.

Pada hari yang sama, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) telah mengadakan sidang darurat mengenai isu Venezuela. Sekretaris Jenderal Antonio Guterres mengimbau semua pihak yang terkait untuk melakukan dialog komprehensif sambil menghormati kemerdekaan politik dan kedaulatan negara. Sementara itu, Duta Besar AS untuk PBB, Mike Waltz menyatakan bahwa AS hanya melakukan operasi yang menjalankan hukum berdasarkan dakwaan yang sudah berusia satu dekade dan menuduh pemerintah pimpinan Maduro berkolaborasi dengan sejumlah organisasi terorisme narkotika, yang berdampak terhadap AS dan kawasan. Pada sidang tersebut, perwakilan Venezuela di PBB mencela AS yang telah melakukan serangan bersenjata ilegal tanpa dasar hukum dan melanggar Piagam PBB.

Masih pada sidang tersebut, perwakilan dari Rusia, Tiongkok, dan Kolombia mengutuk operasi militer AS sebagai ilegal. Para anggota dewan lainnya menekankan pentingnya mematuhi hukum internasional dan Piagam PBB.