(VOVworld) – Perdana Menteri (PM) Thailand, Prayuth Chan-ocha pada Selasa (7 Oktober) telah menolak imbauan-imbauan tentang penghapusan perintah darurat militer yang disampaikan badan-badan usaha dalam negeri, khususnya perusahaan-perusahaan pariwisata – yang menganggap bahwa perintah tersebut sedang menghalangi wisatawan internasional datang ke “negara pagoda emas” ini.

PM Prayuth Chan-ocha menegaskan bahwa perintah darurat militer akan dipertahankan di seluruh Thailand sampai saat negara ini melakukan reformasi secara luas dan mendalam pada skala nasional. Prayuth Chan-ocha memberitahukan bahwa dia “telah mendengarkan laporan tentang gerakan anti Pemerintah yang beraktivitas secara rahasia”, oleh karena itu, kalangan pejabat Thailand, dimana dia adalah penanggung jawab paling tinggi, harus menjamin ketertiban dan keamanan umum secara efektif, mencegah instabilitas yang bisa terjadi kapan saja. Perintah darurat militer dilaksanakan di Thailand sebelum terjadi kudeta pada 22 Mei lalu yang menggulingkan Pemerintah pimpinan PM sementara pada saat itu yalah ibu Yingluck Shinawatra./.