PM Le Minh Hung menegaskan bahwa BBM merupakan komoditas strategis dan esensial, sekaligus input bagi perekonomian, berdampak langsung terhadap kegiatan produksi dan bisnis, kehidupan masyarakat, pengendalian inflasi, dan stabilitas ekonomi makro. Penyusunan Peraturan baru mengenai bisnis BBM harus secara mendasar mengatasi berbagai keterbatasan dalam mekanisme yang sedang berlaku, membangun pasar dan sistem distribusi BBM yang berjalan lancar, efektif, stabil, transparan, dan kompetitif, serta beroperasi berdasarkan mekanisme pasar dengan dikelola Negara; sekaligus meningkatkan kemampuan adaptasi dan ketahanan sistem dalam negeri terhadap dampak pasar dunia.
PM Le Minh Hung meminta Kementerian Industri dan Perdagangan untuk segera menyempurnakan rancangan Peraturan tersebut, terus mengumpulkan pendapat masyarakat, dunia usaha, dan para pakar, serta mengajukan rancangan tersebut untuk segera diberlakukan, paling lambat pada awal Oktober 2026.
