 |
Menurut laporan Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan Negara, pada tahun 2017, Badan Pemeriksaan Keuangan Negara telah 257 kali melakukan pemeriksaan keuangan pada tahun 2016 terhadap banyak kementerian, instansi, daerah dan badan usaha milik Negara. Melalui itu menemukan banyak kesalahan tentang pendapatan dan pengeluaran keuangan, pekrutan pegawai negara, dan banyak peraturan pelaksanaan undang-undang yang sudah terbelakang dan harus diamandemen dan disempurnakan.
Ketika mengakhiri temu kerja ini, PM Nguyen Xuan Phuc meminta kepada Badan Pemeriksaan Keuangan Negara supaya mengeluarkan daftar peraturan pelaksanaan undang-undang yang sudah terbelakang, bersamaan itu menugasi Kementerian Hukum supaya melakukan pemeriksaan untuk dilaporkan kepada PM guna memberi bimbingan kepada berbagai kementerian dan instansi supaya mengamandir atau membatalkannya agar problematik-problematik ini tidak menimbulkan kerugian kepada Negara.
PM Nguyen Xuan Phuc berharap agar Badan Pemeriksaan Negara Vietnam akan berkembang cepat bersama dengan proses membangun dan menyempurnakan Negara hukum di Vietnam, menegakkan lingkungan investigasi dan pemeriksaan sesuai dengan hukum yang pantas dengan kepercayaan Partai Komunis, Negara dan rakyat.
