Pada sidang tersebut, PM Le Minh Hung meminta untuk segera menyelesaikan berbagai rancangan undang-undang (RUU) dan resolusi untuk disampaikan pada Persidangan ke-2 Majelis Nasional angkatan XVI pada Oktober mendatang. Pemerintah diperkirakan akan menyampaikan 45 RUU dan resolusi, yang berfokus pada berbagai bidang yang masih menghadapi banyak kendala, seperti anggaran, investasi, perpajakan, pertanahan, perumahan, bisnis real estate, dan organisasi badan penyidik tindak pidana.
PM Le Minh Hung menekankan bahwa pekerjaan legislasi harus dilakukan secara cermat, sinkron, dan layak diterapkan; dengan fokus pada upaya mengatasi hambatan, melancarkan sumber daya, dan menciptakan ruang pembangunan baru. Ia meminta untuk hanya melegalisasikan isu-isu yang jelas dan telah teruji dalam praktik; sekaligus mengurangi persyaratan bisnis dan biaya kepatuhan. Berbagai dokumen panduan harus dipersiapkan secara bersamaan dan diberlakukan secara tepat waktu. Pengumpulan pendapat dari dunia usaha, para pakar, dan objek-objek yang terdampak harus dilakukan secara substansial, sehingga turut menyempurnakan sistem perundang-undangan yang sinkron dan modern./.
