Dalam sidang tersebut, para anggota Pemerintah memberikan pendapat terhadap 11 rancangan undang-undang (UU) penting, seperti UU mengenai Donasi dan Transplantasi Jaringan, Bagian Tubuh Manusia dan Donasi Jenazah (amandemen); UU mengenai Keamanan Data; UU mengenai Identifikasi dan Autentikasi Elektronik; dan UU mengenai Perlindungan Lingkungan.
Ketika menyimpulkan sidang tersebut, PM Le Minh Hung memimpin peninjauan secara cermat terhadap konstitusionalitas, legalitas, keselarasan, dan kelayakan sistem perundang-undangan. Ia meminta agar kebijakan yang belum dinilai secara memadai atau tidak secara langsung mendukung tujuan revisi tidak dimasukkan ke dalam rancangan UU.
PM Le Minh Hung juga meminta untuk mengawasi kekuasaan secara ketat serta mencegah dan memberantas penyelewengan dalam pekerjaan legislasi, tidak membiarkan munculnya “celah” maupun “kekosongan” hukum.
