 |
Oleh karena itu, Presiden Tran Dai Quang meminta kepada Kantor Harian Badan Pengarahan Reformasi Hukum Pusat supaya merekomendasikan kebijakan dan solusi yang sesuai di bidang reformasi hukum, berkoordinasi dengan badan-badan fungsional dari Majelis Nasional dan Pemerintah guna mengusulkan kepada Majelis Nasional mengesahkan revisi dan penyempurnaan dengan maksud menyempurnakan rancangan undang-undang yang merapati resolusi Partai Komunis, menjamin hak warga negara, hak manusia, membangun negara hukum sosialis demi rakyat, hidup dan bekerja secara setara menurut Undang-Undang Dasar, undang-undang yang lain, harus terbuka, transparan, tapi tidak menimbulkan pengaruh terhadap kepentingan warga negara dan menghindari permutar-balikan yang dilakukan oleh anasir jelek.
