(VOVworld) - Setiap personel pengadilan Vietnam harus mencengkam secara mendalam dan melaksanakan secara baik ajaran Presiden Ho Chi Minh yang tercinta: “mengabdi publik, menaati hukum, menormor-satukan umum dan menormor-duakan pribadi”, harus berhati murni, menguasai kejuruan, meninjau dan memberikan penilaian tentang masalah secara lengkap, akurat dan obyektif; harus menggembleng diri dengan cara kerja yang ilmiah, hati-hati, berkapabilitas dan cerdas dengan semangat “menyupremasikan hukum”. Ini merupakan tuntutan yang dikeluarkan oleh Presiden Vietnam, Tran Dai Quang kepada instansi pengadilan Vietnam di depan Konferensi penggelaran pekerjaan tahun 2017 dari instansi pengadilan Vietnam dan pengumuman keputusan mengangkat hakim tingkat tinggi yang diadakan pada Kamis (12 Januari) di kota Hanoi.



Panorama konferensi tersebut
(Foto: vov.vn)

Pada Konferensi ini, Presiden Tran Dai Quang menunjukkan: Tahun 2017, situasi internasional dan regional terus berlangsung secara rumit, sosial-ekonomi domestik masih menjumpai kesulitan. Di bidang hukum, situasi kriminalitas dan pelanggaran terhadap undang-undang tetap berlangsung secara rumit, khususnya kriminalitas ekonomi dan korupsi. Semua sengketa sipil, ekonomi, perdagangan, tenaga kerja dan gugatan administratif semakin banyak bermunculan. Dengan semangat itu, Presiden Tran Dai Quang meminta: “Sebagai badan pengadilan untuk membela keadilan, membela hak manusia, hak warga negara, membela sistim sosialisme, membela kepentingan Negara, hak dan kepentingan yang sah dari organisasi dan perseorangan, instansi pengadilan berbagai tingkat harus menjunjung tinggi sistim hukum sosialis dan menaati prinsip-prinsip hukum yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang. Melaksanakan secara baik fungsi peradilan dan melaksanakan hak hukum, mempelajari secara lengkap, obyektif dan menyeluruh semua dokumen dan bukti yang telah dikumpulkan dalam proses pengaduan, menjamin agar keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan harus akurat, benar orangnya, benar perkaranya, tidak salah tuduh orang yang tak berdosa, jangan meloloskan kejahatan”.

Sehubungan dengan ini, Presiden Tran Dai Quang menyampaikan keputusan mengangkat 80 hakim tingkat tinggi.