(VOVworld) - Rancangan Amandemen Undang-Undang Dasar -1992 (UUD-1992) yang diajukan untuk mengambil pendapat rakyat mulai dari 2 Januari 2013 sedang  menyerap perhatian dari berbagai lapisan rakyat.

Ketika memberikan pendapat kepada Rancangan Amandemen UUD-1992, Dinh Cong Si, Wakil Kepala delegasi anggota Majelis Nasional Vietnam provinsi Son La memberitahukan: “Saya akan memberikan pendapat tentang beberapa masalah yang langsung bersangkutan dengan  beberapa pasal UUD seperti hak  asasi manusia (HAM), hak dan kewajiban dasar dari warga negara.  Ini adalah kemajuan yang penting dari UUD-1992. Masalah berikutnya ialah pembangunan mesin pemerintahan daerah, khususnya sistim Komite Rakyat dari tingkat provinsi sampai tingkat kecamatan dan kota madya supaya dalam waktu mendatang, semua ketentuan tentang mesin pemerintahan daerah harus sangat kongkrit, kemampuan aktivitas mesin ini harus lebih efektif. Saya juga memperhatikan penambahan tiga institusi baru dalam rancangan amandemen UUD 1992  yaitu  Dewan Konstitusi, Dewan Pemilu Nasional dan institusi tentang auditing Negara. Selain itu saya juga sangat mendukung ketentuan tentang  rezim ekonomi kita ialah tidak menegaskan peranan dominan  ekonomi Negara, tapi  setara  antara semua  unsur ekonomi”

          Sedangkan Master  Do Van Duong Wakil Kepala Sekolah  Politik  Provinsi Dac La menyatakan perhatian tentang pembentukan Dewan Konstitusi sebagai berikut: “Menurut hemat saya, pembangunan Negara hukum sosialis  Vietnam juga tidak dikecualikan dalam mekanisme penyusunan undang-undang, menjamin pelaksanaan secara baik hak dan kepentingan warga negara, diantaranya ada penyususnan mekanisme pembelaan  UUD. Bisa dikatakan, penyusunan mekanisme pembelaan UUD sesuai dengan tujuan membangun Negara hukum  kita sekarang ini. Terbanding dengan negara –negara lain di dunia,  saya melihat  pembentukan Dewan pembelaan tentang pelaksanaan UUD adalah perlu dan harus digelarkan cepat untuk menjamin agar semua isi UUD dilakasanakan, khususnya beberapa ketentuan seperti  ketentuan  tentang hak dan kewajiban dasar dari warga negara”.

          Pemberian pendapat  oleh rakyat kepada Rancangan Amandemen UUD -1992  terus berlangsung  sampai 31 Maret 2013./.