Informasi tersebut baru saja dimuat oleh Kantor Berita Sentral Korea (KCNA). Sebelumnya, pada 4/6, RDRK juga menyatakan ketidakpuasan tentang penyebaran surat selebaran, dan memperingatkan bisa membatalkan Traktat Militer 19/9.
Tentang masalah ini, Juru bicara Kementerian Unifikasi Republik Korea memberitahukan bahwa Seoul sedang menyiapkan lahirnya satu undang-undang yang bersangkutan dengan larangan penyebaran surat selebaran untuk menentang RDRK.
