(VOVworld) - Juru bicara Le Hai Binh menunjukkan: Vietnam punya cukup dasar hukum, bukti sejarah dan pengelolaan nyata untuk menegaskan bahwa kawasan ini selalu termasuk kedaulatan Vietnam yang sepenuhnya dan lengkap.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Vietnam, Le Hai Binh
(Foto: vov.vn)
(VOVworld) - Baru-baru ini, koran online vodhotnews.com dari Kamboja memberitakan: Pada 25 Oktober lalu, di Paris (Perancis), Perdana Menteri Kamboja, Hunsen mengatakan: Vietnam, melalui kanal belum resmi telah membagi tanah di kawasan antara Dak Dam-Dac Huyt (Provinsi Da Nong - provinsi Mondulkiri) menurut itu Kamboja mendapatkan 40 persen dan Vietnam: 60 persen. Pada Senin (2 November), ketika memberikan keterangan akan pertanyaan wartawan tentang rekasi Vietnam terhadap masalah ini, juru bicara Kementerian Luar Negeri Vietnam, Le Hai Binh memberitahukan: Vietnam sedang memverifikasi informasi tersebut. Yang bersangkutan dengan kawasan perbatasan Dak Dam, provinsi Dac Nong (Vietnam) yang berbatasan dengan provinsi Mondulkiri (Kamboja), juru bicara Le Hai Binh menunjukkan: Vietnam punya cukup dasar hukum, bukti sejarah dan pengelolaan nyata untuk menegaskan bahwa kawasan ini selalu termasuk kedaulatan Vietnam yang sepenuhnya dan lengkap.