Ia menekankan apabila kerja sama ekonomi antarKorea berkembang menjadi satu Kesepakatan Perdamaian Baru, hal itu akan membuka satu lonjakan baru bagi perekonomian Republik Korea.
Terkait dengan situasi di Republik Demokrasi Rakyat Korea (RDRK) pada 7 Oktober utusan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa urusan hak asasi manusia di RDRK, Tomas Ojea Qiuntana, mengungkapkan bahwa warga RDRK tengah berada di tepi jurang “kelaparan dan kemiskinan” akibat pandemi Covid-19. Ia mengimbau pelonggaran sanksi-sanksi PBB terhadap negara ini terkait dengan program nuklir dan rudal.
